Sebanyak 26 TKI ilegal Korea Selatan dipulangkan

Foto/liputan6

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (17/02) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah melakukan pemeriksaan terhadap Snt terkait penempatan TKI secara ilegal ke Korea Selatan. Hasil pemeriksaan terungkap bahwa Snt bekerja atas nama sendiri tanpa melibatkan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI, Brigjen Polisi Nurwidianto, mengatakan selain Snt, masih ada LTK warga negara Korea Selatan dan S, istri LTK yang berwarga negara Indonesia.

“Untuk sementara ini, PPTKIS belum terlibat karena tidak mempunyai job order penempatan TKI ke Korea Selatan. Snt memang salah satu direktur operasional di salah satu PPTKIS,” jelas Nurwidianto.

Nurwidianto menceritakan modus yang digunakan dengan cara menawarkan beasiswa belajar sambil bekerja. Tawaran ini dibuktikan dengan menununjukan sertifikat dari salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan. “Sertifikat ini dari salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan. Terlihat sama, tapi di ujung kanan atas tidak ada nama perguruan tinggi tersebut.”

“Mr. LTK dari Korea Selatan ini mencari korban untuk ditawarkan belajar sambil bekerja di Korea Selatan. Mr. LTK menunjukan sertifikat bahwa yang bersangkutan ada tawaran program belajar sambil bekerja. Bermodalkan ini Mr. LTK mencari calon korban,” jelas Nurwidianto.

Ditambahkan, aksi yang dilakukan Mr. LTK ini sudah merajalela ke beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumlah korban sementara ini sebanyak 26 orang dengan rincian dari Pulau Jawa 10 orang dan NTB 16 orang.

“Malam ini rencananya 26 orang korban penempatan TKI ilegal ke Korea Selatan akan tiba di Bandara Soearno Hatta. Nanti tahap berikutnya akan kita dalami lagi dan akan kita kembangkan,” tegas Nurwidianto. 

Seperti diketahui bahwa Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, merasa geram dengan terjadinya penempatan TKI ilegal ke Korea Selatan melalui jalur PPTKIS. Khusus penempatan TKI ke Korea Selatan merupakan kerjasama pemerintah dengan pemerintah (G to G), bukan PPTKIS. Nusron Wahid langsung hari itu juga mengintruksikan Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI untuk menindaklanjutinya.

“Ternyata masih ada PPTKIS yang nakal dengan menempatkan TKI secara ilegal ke Korea Selatan. Ini adalah praktektrafficking yang tidak bisa ditolerir,” ujar Nusron Wahid.*** (Humas/Pur) 

Sumber : Bnp2tki.go.id